Akar Kemiskinan Nelayan

Nelayan Rembang

Kabupaten Rembang adalah satu dari puluhan kabupaten di Jawa tengah yang memiliki wilayah laut. sejak dulu Rembang selalu mengandalkan berbagai hasillaut sebagi sektor yang menjanjikan berkembangnya perekonomian di Rembang, pelabuhan yang sudah ada sejak lama bahkan sejak Kerajaan Majapahit membuat masyarakat nelayan Rembang merupakan nelayan mandiri yang tahan terhadap berbagai dinamikayang menyangkut krhidupan sosial ekonomi mereka, namun tahukan kalian bahwa nelayan kerap di kaitkan dengan kemiskinan? jika diabandingkan dengan perkampungan lain, suasana kumuh serta kehidupan yang tak layak kerap menjadi sasaran empuk kelamnya kebodohan serta kemiskinan.pemikiran monoton merekalah yang ternyata kemiskinan ini menjadi berakar kuat hingga kini di kehidupan para nelayan kita termasuk di Kabupaten Rembang. Mari kita simak buku Akar kemiskinan Nelayan karya Kusnadi yang diterbitkan LkiS Yogyakarta berikit ini:

Dari masa ke masa kehidupan nelayan semakin dalam kondisi yang memburuh dibawah garis kemisinan, yaitu hidup dalam ketidak pastian. Nelayan yang bisa bertahan dan meningkatkan kesejahteran hidupnya adalah nelayan yang memiliki modal besar yang bisa menjelajahi lautan hingga kelepas pantai, akan tetapi jumlah mereka relatif kecil. Sebaliknya bagi nelayan teradisional dengan kepemilikan modal yang relatif kecil, peralatan yang sederhana harus puas dengan kenyataan pahit dan hidup dalam persaingan yang keras dalam memperoleh hasil tangkapan.

Masalah kemiskinan merupakan hal yang sangatlah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, sebab-sebab kompleks kemiskinan nelayan dapat di katagorikan ke dalam 2 hal yaitu:

1.      Bersifat internal

Sebab internal dari kemiskinan nelayan berkaitan dengan sumber daya manusianya dalam hal ini nelayan dan aktivitas kerja mereka, hal ini mencakup:

a.       Terbatasnya  kualitas sumber daya manusia nelayannya

b.      Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan

c.       Hubungan kerja ( pemilik perahu ,nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap merugikan nelayan buruh

d.      Kesulitan melakuan diversifikasi usaha penangkapan

e.       Ketergantungan tinggi terhadap okupasi melaut

f.       Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi kemasa depan.

2.      Bersifat eksternal

Sedangkan sifat kemiskinan eksternal berkaitan dengan aktivitas kerja nelayan yaitu :

a.       Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan persial

b.      Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara

c.       Kerusakan ekologi pesisir dan laut karena pencemaran dari daerah daratan

d.      Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah ingkungan

e.       Penerapan hukum yang lmah terhadap perusakan lingkungan

f.       Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen

g.      Terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non pendidikan yang tersedia didesa-desa

h.      Kondisi alam dan fluktuasai musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun

i.        Isilasi geografis desa nelayan yang menggunakan mobilitas barang, modal dan manusia.

Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan semakin menambah penderitan dan kemiskinan masyarakat nelayan. Problem kemiskinan masyarakat nelayan mulai muncul ke permukaan setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (blue revolution). Proyek besar ini berimplikasi pada keserakahan sosial atas sumber daya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa penuh terhadap sumber daya tersebut. Keserakahan ini akan berakibat pada kelangkaan sumber daya perikanan. Kompetisi yang semakin tinggi dan kesenjangan akses dan pendapatan yang berimplikasi pada timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna sumber daya perikanan

Kemiskinan di komunitas nelayan masuk dalam kategori kemiskinan cultural dan kemiskinan structural. Jika kita telusuri kemiskinan nelayan sebenarnya hanya karena tiga factor pokok yaitu;

1.      rendahnya political will pemerintah dalam membangun dunia kelautan dan perikanan secara integral.  Kondisi ini bisa kita lihat dengan orientasi pembangunan ke perdesaan darat, bukan pesisir. Penempatan nelayan sebagai obyek pembangunan akhirnya mematikan inisiatif dan daya ungkit kearifan lokal. 

2.      lambannya proses alih teknologi di masyarakat pesisir. Nelayan luar negeri mencuri ikan di Negara kita dengan kapal serta alat canggih sehingga hasilnya bisa untuk hidup satu bulan. Kecanggihan teknologi pencuri ikan telah merugikan Negara hampir 40 trilyun per tahun karena illegal fishing. Nelayan kita sangat jauh tertinggal secara teknologi, baik penangkapan ataupun pengolahan. Kapal tangkap yang hanya dilengkapi jaring tradisional hanya bisa menjangkau puluhan mil dari pantai, hasilnyapun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, apalagi sekunder dan tersier. Hasil yang sedikit itupun kadang harus disisihkan untuk membayar hutang ke rentenir. 

3.      minimnya sinergi antara pemerintah dan stakeholder pembangunan perikanan kelautan. Kita ambil contoh bagaimana antar departemen saling berebut “mangsa” nelayan untuk dijadikan obyek proyek pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan ego sektoral dan rendahnya komitmen berpihak kepada nelayan, lemahnya koordinasi antar departemen atau dinas dalam pengentasan kemiskinan nelayan membuat program yang saling tumpang tindih akhirnya menindih nelayan sehingga semakin miskin. 

Boleh jadi banyak bantuan, namun karena tidak adanya spirit kebersamaan dan integralitas antar sector membuat bantuan akhirnya menjadi “bancakan” yang tidak meninggalkan bekas di hati nelayan. Sinergisitas di pemerintahan sangat sulit dilaksanakan dan pemerintah juga kurang menyapa stakeholder swasta, ormas, LSM sebagai pilar yang terlibat secara langsung dalam keseharian kehidupan nelayan. 

Selama ini pemerintah sering tidak memahami masalah serta tugasnya dalam menangani kemiskinan di nelayan, sehingga karena memiliki dana yang penting penyerapan anggaran tercapai. Kegagalan dari suatu program pemberdayaan dapat berupa besarnya nilai kemacetan dana bergulir yang akan dikembangkan, penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan di luar program, bubarnya institusi-institusi sosial ekonomi yang dibangun setelah pelaksanaan program berakhir, dan kondisi sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat nelayan tidak meningkat.akhirnya, kontinuitas kegiatan pemberdayaan terhenti di tengah jalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh aplikasi program pemberdayaan yang kerap tidak dikerangkai oleh struktur sosial budaya lokal, baik yang berhubungan dengan masalah institusi maupun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku dalam masyarakat nelayan. Akibatnya program-program pemberdayaan tersebut menjadi asing bagi masyarakat nelayan setempat, dan ironisnya, institusi bentukan program pemberdayaan yang baru sering diperhadapkan dengan institusi-institusi lokal secara antagonistis. Sehingga, apatisme masyarakat terhadap strategi pelaksanaan program pemberdayaan yang demikian semakin berkembang dan menimbulkan resistensi sosial yang berdampak pada penciptaan hambatan strategi terhadap keberhasilan program pemberdayaan.

Dalam terciptanya efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan masyarakat nelayan seharusnya tidak dilakukan secara parsial, mengingat permasalahan kenelayanan sangat kompleks. Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), PDKP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) hingga PEMP lebih diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif dan fisik. Khusus untuk program PEMP yang mulai diluncurkan sejak tahun 2001 hingga sekarang, sepenuhnya difokuskan pada pembangunan kegiatan ekonomi produktif dan berlaku seragam untuk untuk seluruh desa nelayan Indonesia. Kegiatan yang hanya terlalu bertumpu pada peningkatan perekonomian (economic growth) akan menciptakan eksternalitas negatif di sektor kelautan dan perikanan, seperti kerusakan lingkungan sumberdaya pesisir dan laut.

Hal lain yang sangat berpengaruh dalam tercapainya keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan yang kadang terlupakan dari kebijakan pemerintah adalah peran dan keterlibatan kaum perempuan atau isteri-isteri nelayan. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (the division of labour by sex) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya, strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk miskin itu hidup. Dengan demikian, kaum perempuan dan pranata-pranata sosial budaya yang ada merupakan potensi pembangunan masyarakat nelayan yang bisa dieksplorasi untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitas ekonomi lainnya.

Menciptakan masyarakat nelayan tangguh dan sejahtera diperlukan pemberdayaan yang berbasiskan pada sosial-budaya masyarakat lokal. Karena, karakteristik masyarakat dan sumberdaya serta permasalahan yanga ada di wilayah pesisir dan laut sangat complicated dan beragam. Oleh karena itu, kombinasi modal alami (natural resources) dan modal sosial (social kapital) tersebut akan menjadi kekuatan kelautan Indonesia yang luar biasa, suatu kekuatan yang terlupakan selama 32 tahun.

Daftar Pustaka

Kusnadi, 2003, Akar Kemiskinan Nelayan, LkiS, Yogyakarta.